Tadinya saya tidak berniat mengikuti Tes Sertifikasi Nasional (TSN) Himpunan Penerjemah Indonesia. Toh, penerbit yang pernah saya lamar tidak pernah menanyakan sertifikat, dan lebih melihat hasil tes terjemahan serta resume. Tapi situasinya sedikit berbeda ketika saya mencoba melamar ke agensi penerjemahan. Pernah ada agensi yang meminta bukti sertifikasi (meski bukan syarat mutlak). Akhirnya, setelah merenung dan menabung, pada Desember 2015 saya memberanikan diri mengikuti TSN bidang Umum dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
TSN merupakan salah satu cara menguji kompetensi penerjemah guna membantu pengguna jasa mendapatkan penerjemah profesional yang andal. Ada dua jenis TSN, bidang Umum dan Hukum, sedangkan pasangan bahasa yang diujikan sejauh ini baru Inggris dan Indonesia. Sebenarnya, dulu ada Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pusat Penerjemahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (PPFIB-UI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sayangnya, UKP untuk bidang Hukum hanya bisa diikuti mereka yang ber-KTP DKI. Setelah UKP berakhir pada 2010, HPI berinisiatif mengadakan TSN yang dicanangkan untuk meneruskan UKP dan kali ini bersifat nasional.
Biaya mengikuti TSN 2015 cukup besar, Rp 1,25 juta untuk satu jenis ujian, karena itu saya tidak mau bersiap seadanya. Kendati menerjemahkan sudah menjadi pekerjaan saya sehari-hari, dalam bayangan saya TSN pastilah bikin senewen. Seperti yang disampaikan Mba Rita Adisoemarta, ketua Komite Kompetensi & Sertifikasi HPI, pada acara pelantikan lulusan TSN 2015, soal TSN sebenarnya mudah, cuma karena namanya ujian, kondisinya dibuat menegangkan. Belum lagi waktunya amat terbatas, dan peserta hanya boleh membawa kamus cetak (padahal sehari-hari saya mengandalkan Kateglo atau TheFreeDictionary dan acap kali mengecek Google).
Berikut ini sedikit cerita tentang pengalaman saya menempuh TSN:
