Selama menjadi penerjemah, saya paling sebal bertemu dengan kontrak yang mencantumkan denda keterlambatan. Bayangkan, sudah mati-matian mengerjakan terjemahan, tenggat tetap tak terkejar, pekerjaan terlambat diserahkan, dan masih harus membayar denda pula!

Denda yang ditetapkan penerbit bisa bermacam-macam. Ada yang berupa pemotongan sekian persen honor terjemahan (biasanya sekitar 5-15%), ada pula pemotongan sekian rupiah per hari keterlambatan. Misalnya, penerbit A memotong Rp10.000 untuk setiap hari keterlambatan, jadi jika terlambat 5 hari saja, honor saya habis Rp50.000. Mungkin tidak besar, tapi bete dong hasil kerja keras kita harus dipotong sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari.

Tapi penerbit tidak bisa disalahkan. Pertama, kontrak dibuat untuk disetujui kedua belah pihak, dalam hal ini penerbit dan penerjemah (mungkin berlaku pula untuk profesi pekerja lepas lainnya, seperti editor, proofreader, desainer cover, dll). Penerjemah yang menandatangani surat kontrak berarti menerima segala konsekuensi yang ditetapkan dalam kontrak termasuk tenggat waktu.

Kedua, penerbit punya jadwal yang harus ditepati. Setelah mendapatkan hak penerjemahan sebuah buku, penerbit perlu segera memprosesnya. Biasanya, begitu hak penerjemahan didapatkan, penerbit lokal hanya punya waktu 18-24 bulan sampai buku terbit (tergantung klausul dalam kontrak hak penerjemahan). Dalam kurun waktu tersebut, penerbit sudah harus melakukan penerjemahan, penyuntingan, penyetingan, pengoreksian, pembuatan kover, dll yang diperlukan agar buku bisa terbit. Beberapa penerbit bahkan menerapkan “usia” buku itu cukup 6 bulan, mulai dari mendapatkan hak penerjemahan hingga terbit. Jadi, bayangkan misalnya sebuah buku dipatok selesai diterjemahkan dalam 3 bulan, namun penerjemahannya molor sampai 6 bulan. Bagaimana dengan proses selanjutnya? Tentu semakin tertunda-tunda, dan jadwal yang sudah disusun akhirnya berantakan.

Tapi tidak semua penerbit menerapkan sistem denda uang semacam ini. Ada pula penerbit yang cukup menghentikan kerja sama jika penerjemah tidak kunjung menyerahkan pekerjaannya setelah jauh melampaui tenggat. Biasanya sih ini karena penerjemahnya tidak pernah memberi kabar pada penerbit, atau sebaliknya, si penerjemah sulit dihubungi dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan menuntaskan pekerjaan.

Alhamdulillah, saya baru sekali bertemu penerbit yang menerapkan sistem denda (dan hasil terjemahan bisa saya setorkan sebelum tenggat… fiuh!) Untuk penerbit semacam ini sebaiknya tenggat ditentukan berdasarkan kesepakatan penerjemah dan penerbit, alih-alih ditetapkan sepihak oleh penerbit, agar tercipta win-win solution bagi kedua belah pihak. Bagaimanapun, kita yang paling tahu kondisi diri, kapan baru bisa mulai menerjemahkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dll. Tapi sejujurnya, saya pribadi lebih suka menghindari denda, karena saya mencemaskan dampak hasil terjemahan yang tidak maksimal.